Network
MEDIA JAWA TIMUR - Serangan bertubi-tubi hacker yang mengaku bernama Bjorka dengan membocorkan data pribadi hingga dokumen surat Presiden kini makin mendapat banyak perhatian.
Data yang telah disebar dan diperjual belikan di antaranya ialah data registrasi nomor telepon, data kependudukan dari KPU, surat Presiden dan lainnya.
Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan adanya data yang bocor, namun klasifikasinya tidak benar kalau rahasia.
Baca Juga: Hacker Bjorka Bersiap untuk Kembali Bocorkan Data, Selanjutnya Pertamina?
"Soal bocornya data negara, saya pastikan itu benar terjadi. Saya sudah mendapat bahwa itu benar terjadi," ucap Mahfud kepada wartawan, di Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022 dilansir Mediajawatimur.com dari Polda Metro Jaya.
"Bukan data yang rahasia yang bisa diambil di mana-mana dan kebetulan sama," ucap Mahfud.
Mahfud mengatakan bahwa isu yang diangkat oleh Bjorka merupakan isu umum dan juga sudah dipublish banyak media
"Sehingga itu bisa saja kebetulan sama. Dan kebetulan buka rahasia juga barang kali cuman dokumen biasa. Tetapi itu memang benar terjadi. Misalnya di Dukcapil ada, di berbagai tempat ada," ucap Mahfud.
Sebelumnya Bjorka telah meretas dan kembali membocorkan dokumen rahasia milik Presiden, namun Badan Intelijen Negara (BIN) membantahnya.
Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto mengklaim bahwa dokumen milik lembaganya dan milik Presiden saat ini aman.
"Sampai saat ini masih aman, kita tetap berupaya karena ini user kita. Tentu saja segala apa yang menjadi dokumen ataupun surat-surat penting lainnya itu harus betul-betul terlindungi," ujar Wawan Sabtu, 10 September 2022.
Wawan menegaskan bahwa BIN selalu memperkuat sistem keamanannya dengan sistem enkripsi yang selalu di-update.
"Sebetulnya dari dulu pun kita waspada, karena memang ancaman itu setiap saat bisa terjadi. Kita juga sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, maupun upaya tindak lanjutnya," tutur Wawan.
Baca Juga: Menteri ESDM Ungkap Penurunan Harga BBM Bisa Terjadi dan Minta Masyarakat Berhemat
"Ini menjadi kedaulatan kita dan kita tidak ingin pertaruhkan ini untuk sesuatu yang ilegal," ujar Wawan.
Sejalan dengan BIN, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono juga mengatakan hal yang serupa bahwa tidak ada dokumen rahasia Presiden yang tersebar di dunia maya.
“Pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” ucap Heru kepada wartawan, di Jakarta, Minggu, 11 September 2022.
Menurut Heru, informasi yang tersebar di forum peretas mengenai surat berlabel rahasia dari BIN, dan surat lainnya untuk Presiden merupakan informasi bohong.
Heru menambahkan bahwa peredaran informasi bohong tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” ucap Heru.
***
