Sementara, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai detail alokasi dan penggunaan dana BTT tersebut.
2. Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program Prioritas
Program tersebut di antaranya Kartu Jakarta Pintar(KJP), Kartu Jakarta Lansia(KJL), Bantuan Sosial Tunai(BST) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta(KPDJ).
Dalam hal ini fraksi PSI menyoroti keterlambatan pencairan yang mengakibatkan banyak masyarakat yang harus menunggu pencairan dana tersebut sampai lebih dari 1 bulan.
Baca Juga: Anies Beri Sanksi PT Equity Life, Ini 3 Pelanggaran yang Dilakukan
3. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) untuk Penanganan Pandemi, Pemulihan Ekonomi, atau Pengembalian Dana Cadangan Daerah
Fraksi PSI meminta agar Dana Cadangan Daerah yang telah dicairkan itu jangan menganggur. Mereka menyarankan untuk menangani pandemi, seperti insentif vaksinasi untuk percepatan menuju herd immunity, tes antigen gratis, membantu warga isolasi, pemberian stimulus fiskal bagi pelaku usaha.
4. Revisi Studi Kelayakan Formula E sesuai Rekomendasi BPK
Fraksi PSI meminta agar Pemprov DKI melakukan revisi studi kelayakan formula E dengan rekomendasi BPK. Jika sudah selesai diuji, maka hasil studi transparansikan ke publik.
Baca Juga: Data Kasus Covid-19 Kabupaten dan Kota di Jatim Dinilai Under-Reported, Khofifah Beri Klarifikasi