Network
MEDIA JAWA TIMUR - Partai Solidaritas Indonesia menolak revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan.
Pada rapat paripurna DPRD DKI yang dilaksanakan di Jakarta pada 2 Agustus 2021 lalu, fraksi PSI menyampaikan pandangan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah.
Pertama, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 .
Baca Juga: KPK Akan Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul
Kedua, mengenai perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2017-2022.
Sekertaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo menyampaikan 11 catatan terkait pelaksanaan APBD 2020, dilansir mediajawatimur.com dari Instagram @psi_id:
1. Keterbukaan Anggaran Penanganan Covid 19
Tahun 2020, Pemprov DKI memiliki dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) hasil refocusing sebesar Rp5,52 triliun yang realisasinya menghabiskan Rp 918 miliar untuk sector kesehatan dan Rp3,78 triliun untuk jaring pengaman sosial (atau social safety net).
