Network
/photo/2022/02/03/4181705667.jpg)
MEDIA JAWA TIMUR - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 25 persen akan kembali diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menghadapi naiknya kasus Covid-19.
Nantinya, pelaksanaan PTM 25 persen tersebut akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
Mekanisme dari pelaksanaannya sama dengan PTM 50 persen yang sudah pernah diselenggarakan sebelumnya.
Baca Juga: Bojonegoro Jadi Daerah Rujukan PRL Desa, Perangkat Desa Bisa Dapat Gelar Sarjana dan Doktor
Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengenai kebijakan ini.
"Kemarin kan sempat 50 persen, nanti tinggal dikurangi total itu jadi 25 persen dari jumlah siswanya, masuknya bisa satu sampai dua kali dalam seminggu," ujarnya seperti dikutip Mediajawatimur.com dari laman Pemkot Surabaya pada 20 Februari 2022.
Nantinya, koordinasi dengan para guru juga diperlukan dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut.
Eri Cahyadi menyebut, model pembelajaran ini merupakan langkah Pemkot dalam menekan penularan Covid-19 dan varian Omicron.
Menurutnya, aturan tersebut sudah sesuai dengan pedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM Level 3.
Ia juga menekankan bahwa karena kasus semakin naik, maka prokes ketat juga harus diterapkan.
Baca Juga: Akademi Arema Cari Pemain yang Ber-KTP Malang Raya, Ada Seleksi Terbuka untuk U-20
Tak hanya PTM 25 persen, Pemkot Surabaya juga akan mengupayakan percepatan vaksinasi secara berkala.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh juga menjelaskan terkait aturan itu.
Ia memberikan contoh, apabila di kelas ada 30 siswa, maka nantinya mereka akan dibagi menjadi dua shift.
Baca Juga: Minyak Goreng Masih Mahal dan Langka, Produsen Keripik Tempe di Malang Merasa Terbebani
15 orang siswa akan mengikuti PTM sedangkan 15 sisanya akan menjalankan pembalajaran hybrid di rumah.
“Kemarin kan 100 persen dua shift, 50 persen hybrid sebagian PTM. Nah yang ini 50 persen dua shift, yang hybrid menyesuaikan. Jadi kita perkecil lagi,” kata Yusuf.
Ia juga menyebut bahwa pelaksanaan PTM ini akan terus dilakukan secara bertahap.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan wali murid dan kepala sekolah karena PTM memerlukan persetujuan banyak pihak.***
