Network
Melansir laman resmi Humas Polri pada 19 Oktober 2021, pada Surat Telegram bernomor ST/2162/X/HUK2.9/2021, ada 11 arahan Kapolri guna menyikapi 3 kasus tersebut.
Kapolri memerintahkan Kapolda untuk mengambil alih kasus kekerasan berlebihan dan memastikan penanganan berjalan transparan.
Baca Juga: Antisipasi Kebijakan Pemerintah Buka Pintu Wisatawan Asing, Kapolri Ingatkan Teknis Karantina
“Agar mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi serta memastikan penanganannya dilaksanakan secara prosedural, transparan dan berkeadilan.”
Demikian bunyi poin pertama telegram Kapolri.
Selain itu, Kapolri juga meminta para pelanggar ditindak tegas. Para Kabid Humas juga diminta untuk memberikan informasi terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan itu kepada masyarakat.
Baca Juga: Kunjungi Serbuan Vaksinasi di Surabaya, Kapolri Minta Terus Ditingkatkan Hingga 2 Juta Sehari
“Melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.”
Begitu bunyi poin kedua.
Selain itu Kapolri juga memberikan penekanan, agar dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa harus berpedoman SOP tentang urutan tindakan kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. ***
