Network
“Kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya,” katanya.
Ia menekankan kunci penting dalam menerapkan aturan PPKM Darurat ini adalah pengunjungnya yang memungkinkan kerumunan yang ditertibkan, bukan warungnya yang diperlakukan semena-mena.
Sahroni menambahkan bagi yang bertugas di lapangan bahwa bersikap tegas bukan berarti kasar.
Selain melalui edukasi, petugas juga bisa memberlakukan aturan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.
“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula,” jelasnya.
Baca Juga: Respon Lemahnya Disiplin Prokes, Menko PMK: Adakalanya Perlu Pendekatan Paksaan
Sahroni juga mengingatkan agar tidak terjadi lagi perlakuan yang tidak humanis seperti yang terlihat di video yang sempat viral di media sosial, dimana Satpol PP memukul seorang ibu yang diduga sedang hamil di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
“Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa. Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM Darurat ini,” ucap Sahroni. ***
