Network
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk tim transisi yang bertugas untuk merancang pengelolaan TMII kedepan.
Pemerintah memberi tenggat waktu selama tiga bulan kepada tim transisi untuk melakukan pembenahan terhadap pengelolaan TMII.
Baca Juga: Bank Jatim Salurkan Kredit Dagulir dan Kredit PEN untuk Dorong Pemulihan Ekonomi Ponorogo
Perlu diketahui tim transisi terdiri dari Faktultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) serta (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Saat ini, BPKP telah melakukan audit terhadap perkembangan pengelolaan TMII.
“Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” jelas Moeldoko.
Baca Juga: DPR RI Setujui Penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud, Serta Pembentukan Kementrian Investasi
Moeldoko menjelaskan bahwa pengambilalihan TMII oleh negara semata-mata untuk perbaikan pengelolaan.
Menurutnya, selama ini Pemerintah melihat adanya kerugian yang cukup signifikan yang dialami Yayasan Harapan Kita. Untuk nilainya, tak tanggung-tanggung mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar pertahun.
***
