Network
MEDIA JAWA TIMUR - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko membantah tudingan yang menyebut bahwa keluarga Presiden Joko Widodo akan mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Bahkan secara tegas, Moeldoko menyebut tudingan tersebut sebagai pemikiran primitif.
“Itu pemikiran primitif," tugasnya saat Konferensi Pers di Gedung Bina Graha Jakarta pada Jumat, 09 April 2021 siang.
Baca Juga: Masuk DPO, Satu Terduga Teroris di Jaksel Akhirnya Menyerahkan Diri
Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko juga menjelaskan bahwa sejauh ini Presiden tidak pernah berpikir untuk membuat yayasan baru untuk mengelola TMII.
Moeldoko berharap supaya kedepan tidak ada lagi pandangan simpang siur terkait pengelolaan TMII.
"Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali gak berpikir seperti itu," ungkap Moeldoko.
Baca Juga: Susah Tidur? Ini Daftar Makanan dan Minuman yang Buat Anda Mengantuk
Pemerintah berencana akan melimpahkan pengelolaan TMII kepada BUMN yang berfokus dibidang pariwisata.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk tim transisi yang bertugas untuk merancang pengelolaan TMII kedepan.
Pemerintah memberi tenggat waktu selama tiga bulan kepada tim transisi untuk melakukan pembenahan terhadap pengelolaan TMII.
Baca Juga: Bank Jatim Salurkan Kredit Dagulir dan Kredit PEN untuk Dorong Pemulihan Ekonomi Ponorogo
Perlu diketahui tim transisi terdiri dari Faktultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) serta (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Saat ini, BPKP telah melakukan audit terhadap perkembangan pengelolaan TMII.
“Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” jelas Moeldoko.
Baca Juga: DPR RI Setujui Penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud, Serta Pembentukan Kementrian Investasi
Moeldoko menjelaskan bahwa pengambilalihan TMII oleh negara semata-mata untuk perbaikan pengelolaan.
Menurutnya, selama ini Pemerintah melihat adanya kerugian yang cukup signifikan yang dialami Yayasan Harapan Kita. Untuk nilainya, tak tanggung-tanggung mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar pertahun.
***
