MEDIA JAWA TIMUR - Sesuai data Dispendik Kota Surabaya, dari 250 sekolah SMP negeri dan swasta yang belum mendapat rekomendasi PTM (Pembelajaran Tatap Muka) ada 105 sekolah.
Dari 105 yang belum mendapatkan rekomendasi itu, ada 39 sekolah yang mengajukan namun ditolak.
Sedangkan yang lain masih belum proses melakukan pengajuan lagi.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Lakukan Pemeriksaan Swab RT-PCR Secara Acak ke Kantor-kantor Mulai 24 November 2021
"Jadi, ada sekitar 60an yang belum proses pengajuan simulasi ke PTM-nya lagi. Tapi kami sudah ingatkan di pertemuan melalui daring, yang dipimpin oleh Pak Kepala Dispendik dan bidang sekolah menengah. Kita tanya, apa saja sih yang perlu dilengkapi," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho dilansir dari situs resmi Pemkot Surabaya.
Terkait hambatan administratif PTM ini, Aji mengatakan, sekolah SMP negeri dan swasta di Surabaya wajib mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat Dispendik agar dapat melaksanakan PTM (Pembelajaran Tatap Muka).
SOP itu antara lain, Pertama, setiap sekolah wajib melakukan tes Swab RT-PCR bagi guru dan siswa.
Sedangkan kedua, sekolah diwajibkan melakukan proses administrasi.
Mulai dari perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi PTM hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Gelar Festival Dongeng untuk Pertahankan Reputasi Sebagai Kota Literasi
"Ketika mereka sudah menyelesaikan itu (administrasi), kita evaluasi langsung. Kemudian segera kita terbitkan rekom PTM-nya," kata Aji pada Rabu, 24 November 2021 kemarin.
Aji menerangkan, hingga saat ini ada beberapa sekolah yang masih belum menerima hasil Swab RT-PCR dan proses administrasi serta dokumen selama simulasi PTM.
Oleh sebab itu, kini Dispendik belum memberikan rekomendasi untuk menggelar PTM.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Luncurkan Program KALIMASADA untuk Mudahkan Pengurusan Administrasi Kependudukan
"Memang ada yang belum dan menerima hasilnya (RT-PCR), selain itu ada yang belum memenuhi administrasinya," urai Aji.
Sebagai contoh, pernyataan orang tua apakah bersedia untuk mengantar, menjemput dan mengizinkan anaknya.
Selain itu, sekolah juga harus mengupload video maupun foto ketika simulasi PTM, dan sementara ini ada beberapa yang belum mengunggahnya.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Jadikan Surabaya Percontohan Nasional Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen
"Sehingga kami mengembalikannya lagi ke sekolah. Sebenarnya lebih banyak ke persoalan administrasi," tekan Aji.
Untuk mengatasi persoalan itu, Dispendik Kota Surabaya tidak tinggal diam.
Agar semua sekolah SMP di kota Pahlawan dapat menggelar PTM, Aji mengaku sudah berkoordinasi dengan masing-masing sekolah untuk segera merampungkan syarat yang sudah ditentukan.
Baca Juga: Hadapi Cuaca Tak Menentu, Pemkot Surabaya Petakan Potensi Bencana
Bahkan, Dispendik juga membuat sistem untuk manajemen PTM, agar sekolah negeri dan swasta segera mendapatkan asesmen.
"Kami sudah membuat sistem untuk me-manage PTM. Jadi disampaikan melalui sistem tersebut, alasan kenapa ditolak dan segala macam. Sudah kami sosialisasikan juga agar segera di-follow up apa saja persyaratannya yang kurang," jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini sekolah yang sudah melengkapi persyaratan, simulasi dan rekomendasi untuk melaksanakan PTM, ada sekitar 149 SMP negeri dan swasta. ***