Network
“Saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif,” tutur Jokowi.
“Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat,” sambungnya.
Baca Juga: Ello Diperiksa Penyidik Hari Ini, Apa Keterlibatannya dengan DNA Pro? Berikut Keterangan Manajer
Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah prioritas utama dalam pertimbangan pemerintah menyusun kebijakan larangan ekspor minyak goreng.
“Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah,” ujarnya.
Meski demikian, tetap akan ada evaluasi ketika penerapan kebijakan larangan ekspor minyak goreng. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan terkendalinya harga normal, maka kebijakan tersebut akan dicabut.
“Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting,” tutup Jokowi.
Pernyataan Jokowi mengenai pelarangan ekspor minyak goreng direspon Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemudian Kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
“Sesuai arahan Bapak Presiden, maka sementara ini diberlakukan pelarangan ekspor sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana,” ujar Airlangga.
