Network
MEDIA JAWA TIMUR - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan program Solidaritas Tiga Pihak yang diluncurkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 30 September 2021.
Program itu menuai protes karena salah satu poinnya adalah partai menganjurkan anggota atau kader laki-laki untuk berpoligami dengan perempuan kepala keluarga (janda) akibat pandemi Covid-19.
Menurut Komnas Perempuan, program tersebut merupakan kebijakan diskriminatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggunakan peluang dampak pandemi untuk menjustifikasi kehendak berpoligami.
Baca Juga: Geram dengan Tindakan Pelecehan Seksual, Ketua Komnas HAM: Bangsa ini Harus Hormati Martabat Manusia
"Partai politik perlu mengambil pembelajaran dari peristiwa ini dengan mengembangkan mekanisme uji cermat tuntas dalam merumuskan kebijakan dan membangun program agar tidak diskriminatif terhadap perempuan," tulis Komnas Perempuan dilansir Mediajawatimur.com dari laman resminya pada 2 Oktober 2021.
Selain mengembangkan mekanisme uji cermat tuntas, Komnas Perempuan berpendapat Partai Politik seharusnya menggunakan perannya untuk mendukung dan mengawasi program-program pemerintah dalam menyikapi pandemi.
Diketahui menurut pemberitaan media, ketua Dewan Syari’ah dari partai itu, Surahman, bahkan menyebutkan bahwa program ini sudah berkoordinasi dengan Presiden PKS dan juga didukung oleh kajian ibu-ibu.
Baca Juga: Terima Aduan dari Serikat Pekerja Jiwasraya, Komnas HAM: Hak Pegawai Harus Dilindungi
Merespon hal tersebut Komnas Perempuan berusaha menghubungi rekan-rekan perempuan di jajaran pimpinan PKS dan kami diinformasi bahwa sejumlah perempuan pimpinan di partai baru mengetahui adanya program ini dari pemberitaan di media masa karena menuai polemik.
