Network
MEDIA JAWA TIMUR - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait simpang siur informasi yang beredar soal penilaian Kemenkes terhadap pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19.
"Saya minta maaf atas kesimpangsiuran berita. Indikator ini tidak menjadi penilaian kinerja kota/kabupaten, provinsi. Apalagi tenaga kesehatannya sudah paling baik yang mereka lakukan," jelas Menkes dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 28 Mei 2021 kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam menangani pandemi Covid-19.
Baca Juga: DKI Jakarta dapat Nilai E dari Kemenkes Terkait Pengendalian Covid-19, Ini Alasannya!
Ia menyebut bahwa DKI menjadi salah satu daerah yang cepat dalam melaksanakan pelacakan, pemeriksaan, dan penanganan kasus serta vaksinasi Covid-19.
"Saya lihat banyak hal yang dilakukan dengan baik. DKI testingnya sangat tinggi, testing sangat menentukan untuk mengatasi pandemi. Harus terapkan testing, tracing (pelacakan), treatment (penanganan) hingga kesiapan rumah sakit serta strategi yang baik dan vaksinasi," lanjutnya.
Menkes juga menyebut bahwa DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang paling agresif dalam melaksanakan program vaksinasi, selain Bali dan Yogyakarta.
Baca Juga: Dinilai Sukses Tangani Covid-19 di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Raih Penghargaan KAHMI Award
"Terima kasih kepada Pemda DKI karena vaksinasi lansia tertinggi di DKI, lebih 60 persen. Karena untuk kelompok lansia risikonya lebih besar, pasca-Lebaran semua orang ingin ketemu lansia," jelas Budi Gunadi Sadikin.
"Minimal mereka tidak sampai dirawat di rumah sakit. Kalaupun masuk rumah sakit, bisa lebih cepat sembuhnya dan tekanan di rumah sakit pun juga rendah," lanjutnya.
Tak hanya itu, Budi juga menilai bahwa DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang memiliki keunggulan dalam hal menyiapkan fasilitas rumah sakit daerah dalam rangka menghadapi peningkatan jumlah pasien Covid-19.
Baca Juga: Pocong Pun Sosialisasikan Bahaya Covid-19 di Wilayah Polres Bojonegoro!
"Misalnya puskesmas dan rumah sakit daerah di Kramatjati dan Setiabudi, sampai lansianya dikejar untuk penyuntikan. Saya ke RSUD di Pasar Minggu juga kondisinya baik, persiapan (mengantisipasi) lonjakan pasien baik. Apresiasi saya terhadap aparatur di DKI dan nakes di DKI mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, RSUD, puskesmas, dan lainnya," jelas Menkes.
Klarifikasi ini disampaikan Menkes, usai Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono memaparkan laporan kategorisasi dalam penilaian penanganan pandemi Covid-19 di tataran pemerintah provinsi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 27 Mei 2021 yang lalu.
Dalam laporan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat predikat terburuk dengan nilai E. Hal ini terkait persiapan kapasitas tempat tidur rumah sakit (Bed Occupation Rate/BOR) dan pelacakan kasus Covid-19.
"Masih banyak daerah yang dalam kondisi terkendali, kecuali di Jakarta kapasitasnya E karena di DKI bed occupation rate-nya sudah mulai meningkat dan tracing-nya tidak terlalu baik," jelas Dante.
Dante juga menyebut bahwa laju penularan Covid-19 di DKI Jakarta tergolong tinggi.
Merespon hal ini, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa laporan tersebut merupakan hasil penilaian faktor risiko berdasarkan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia.
Kementrian Kesehatan menggunakan metode ini untuk melihat persiapan daerah dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 setelah libur Lebaran.
Baca Juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19, Gubernur Jatim Himbau Imam Shalat Id Pilih Surat Pendek
"Saya baru diskusikan empat pekan lalu. Apakah ini cocok atau tidak. Kita sedang simulasi di kota/kabupaten. Indikator ini bukan penilaian kinerja dari daerah, itu indikator risiko yang digunakan Kemenkes secara internal untuk melihat laju pandemi dan untuk melihat kapasitas respons masing-masing sehingga kita bisa lihat konversi dan bantuan," jelas Menkes.
Menkes menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berusaha memperbaiki kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19.
"Setahun lebih pandemi kami lihat tidak ada resep di Indonesia bisa terbukti 100 persen atasi pandemi. Semua negara di dunia masih melakukan, indikator mana yang paling pas atasi pandemi. Ada yang bisa berjalan baik, tapi muncul varian baru sehingga harus diubah lagi," pungkasnya.
***
