Network
MEDIA JAWA TIMUR - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan angkat bicara terkait pemberhentian 51 pegawai KPK.
Ia berpendapat bahwa KPK tidak menghiraukan arahan Presiden Joko Widodo.
Novel juga menyebut bahwa ada oknum pimpinan KPK yang 'ngotot' ingin menyingkirkan pegawai melalui tes wawasan kebangsaan.
"Walaupun Pak Presiden sudah arahkan, oknum Pimpinan KPK tetap ngotot untuk singkirkan pegawai KPK dengan justifikasi TWK," tulis Novel melalui laman twitter pribadinya pada Rabu, 26 Mei 2021.
Baca Juga: Terkait 51 Pegawai yang Dipecat, KPK: Warnanya Sudah Merah, Tidak Bisa Dibina
Lebih lanjut Novel menduga bahwa pemecatan pegawai KPK memang sudah dirancang sebelumnya.
"Ini sudah diduga, dan makin tampak by design," lanjutnya.
Menurut Novel, tahapan pengumuman nasib 75 pegawai KPK yang sebelumnya tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi tahap akhir dalam upaya pelemahan KPK, sehingga harus diperjuangkan.
"Ini tahap akhir pelemahan KPK, maka harapan masyarakat harus diperjuangkan hingga tahap akhir yang bisa lakukan," pungkasnya.
Baca Juga: Kepala BKN Ungkap Alasan 51 Pegawai KPK Dipecat dan Tak Bisa Ikuti Pembinaan
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah mengumumkan nasib 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) pada Selasa, 25 Mei 2021 kemarin.
Alex menjelaskan bahwa 51 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan akan dipecat.
Hal ini karena 51 pegawai KPK tersebut sudah tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan.
"Sebanyak 51 orang ini kembali lagi dari asesor itu warnanya dia bilang sudah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," jelas Alex saat jumpa pers di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta pada Selasa, 25 Mei 2021.
Baca Juga: Resmi 51 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Dipecat, 24 Sisanya Akan Jalani Pembinaan
Sementara itu, 24 sisanya akan menjalani pendidikan dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan sebelum ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Dari hasil pemetaan asesor, kami sepakati bersama dari 75 orang itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi ASN," jelas Alex.
"Mereka sebelum mengikuti pendidikan diwajibkan menandatangani kesediaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selesai pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara, kalau tidak lolos, yang bersangkutan tidak bisa diangkat jadi ASN," lanjutnya.
***
