Network
MEDIA JAWA TIMUR - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan bahwa pihaknya akan menuruti permintaan Presiden Jokowi soal nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kami pegang teguh dan kami tindak lanjuti dengan cara koordinasi komunikasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain," jelas Firli pada Kamis, 20 Mei 2021.
Firli menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas pernyataan presiden tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga.
Antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kami tindak lanjuti tetapi menindaklanjutinya tidak bisa hanya KPK karena terkait dengan kementerian lembaga lain ada Menpan ada Kumham yang mengatur regulasi ada KASN ada LAN, ada BKN. Inilah yang kami kerja samakan," lanjutnya.
Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa pembahasan terkait nasib 75 pegawai KPK akan dilakukan secara intensif dengan kementrian/lembaga pada Selasa, 25 Mei 2021 mendatang.
"Kami mohon maaf tidak ingin mendahului keputusannya tetapi yang pasti hari Selasa, kami akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya. Tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian lembaga," tegasnya.
