Network
MEDIA JAWA TIMUR - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap alasan mengapa pihaknya enggan menanggapi pernyataan presiden soal nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Menurut Firli, jajaran pimpinan KPK terus bekerja sehingga tidak sempat untuk mengomentari pernyataan Presiden Jokowi.
"Kami, Pimpinan KPK dan sekjend termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kami bekerja," tegas Firli di Gedung KPK pada Kamis, 20 Mei 2021.
Baca Juga: Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Presiden Jokowi Beri Saran kepada Pimpinan KPK
Dalam kesempatan tersebut, Firli juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Presiden tersebut.
"Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kami pegang teguh dan kami tindak lanjuti dengan cara koordinasi komunikasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain," lanjutnya.
Firli menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, KPK akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kami tindak lanjuti tetapi menindaklanjutinya tidak bisa hanya KPK karena terkait dengan kementerian lembaga lain ada Menpan ada Kumham yang mengatur regulasi ada KASN ada LAN, ada BKN. Inilah yang kami kerja samakan," jelas Firli.
