Network
MEDIA JAWA TIMUR - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis empat institusi yang paling banyak mendapat aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM selama tahun 2016-2020. Dalam rilis tersebut, institusi Kepolisian menempati posisi pertama.
"Kepolisian menjadi pihak tertinggi karena ada kasus maupun ada pihak yang dituduh melanggar HAM, namun penanganan yang dilakukan Polri tidak tepat," jelas Ahmad Taufan Damanik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 06 April 2021.
Ia menjelaskan bahwa terdapat total 1.992 kasus yang diadukan masyarakat yang mencatut pihak kepolisian dalam tipologi kasus pelanggaran HAM. Diantaranya adalah lambat penanganan kasus, kriminalisasi, penganiayaan, dan proses hukum tidak sesuai prosedur.
Baca Juga: Kepala BMKG: Banjir Bandang dan Tanah Longsor di NTT Dampak Perubahan Iklim
Namun, ia menjelaskan bahwa Polri menjadi institusi paling responsif saat Komnas HAM meminta penjelasan adanya aduan dugaan pelanggaran HAM.
"Misalnya kasus Herman di Kalimantan Timur, Kapolda datang langsung ke Komnas HAM untuk menjelaskan dan pelaku dikenakan tidak hanya etik namun dikenakan penegakan hukum," jelasnya.
Taufan berpendapat bahwa temuan Komnas HAM tersebut dapat menjadi perhatian khusus, agar Polri menjadi kepercayaan masyarakat untuk menegakkan HAM dan menjaga demokrasi.
Baca Juga: Proyeksi Kenaikan Biaya Haji Tahun 2021, Sekitar Rp9,1 Juta Per Orang
Setelah pihak Kepolisian, Korporasi menempati posisi kedua dengan 610 kasus. Tipologi kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM terkait Korporasi antara lain sengketa ketenagakerjaan, dan pencemaran lingkungan.
