Network
MEDIA JAWA TIMUR - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi telah menolak berkas usulan kepengurusan yang diajukan oleh Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Moeldoko.
Merespon hal ini, pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung, Harits Hijrah Wicaksana menyebut bahwa kubu Moeldoko akan melakukan 'bedol desa'.
Bedol desa yang dimaksud Harits adalah pindah ke partai politik lain.
Baca Juga: Empat WNI Korban Penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf Akhirnya Bisa Pulang
"Kami yakin kubu Moeldoko akan terjadi 'bedol desa' dengan bergabung ke partai politik lain," jelasnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Menurutnya terdapat dua opsi yang dapat dilakukan kubu Moeldoko. Pertama, bergabung ke partai politik lain, dan yang kedua bisa mendirikan partai politik baru.
Kendati demikian, pihaknya mengaku mencoba menganalisis secara logis sehingga kemungkinan terbesar kubu Moeldoko akan bergabung dengan partai politik lain.
Baca Juga: Luncurkan 11 Kali Lava Pijar, Gunung Merapi Berstatus Siaga III
Selain itu, dimungkinkan untuk para kader lama juga ada yang kembali bergabung dengan partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Yang saya tahu contohnya anak mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo yang kini berkarir di Partai NasDem, dan mereka bisa saja bergabung," jelas Harits.
Ia juga memberi saran kepada Agus Harimurti Yudhoyono supaya dapat memainkan peran untuk melakukan rekonsiliasi.
Baca Juga: Dampak Banjir Bandang NTT: 27 Orang Hilang dan 41 Orang Meninggal
Dengan cara menggandeng kembali para pendiri Partai Demokrat dari kubu Moeldoko, mengingat di sana terdapat Max Sopacua, Jhoni Allen Marbun, dan Marzuki Ali selaku senior partai Demokrat.
"Kami berharap AHY bisa memainkan peran untuk merangkul pendiri partai, agar kaderisasi politik berjalan untuk menaikkan elektabilitas pada Pemilu 2024, dan sebaliknya akan merugi jika tidak merangkul karena akan kehilangan separuh suara," pungkasnya.
***
