MEDIA JAWA TIMUR - Presiden Jokowi meninjau pembangunan tanggul pengendali banjir yang berlokasi di Kelurahan Ladang, Sintang, Kalimantan Barat pada Rabu, 8 Desember 2021 hari ini.
Pembangunan tanggul tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengendalikan banjir yang terjadi di wilayah Sintang.
“Kita meninjau pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi banjir, ini dalam jangka pendeknya, yaitu dengan membuat tanggul dari geotube yang diisi pasir yang kita harapkan dalam jangka pendek bisa mengurangi banjir yang ada,” kata Presiden dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI.
Sementara untuk solusi jangka menengah dan panjang, Presiden menekankan pentingnya reboisasi untuk memperbaiki kerusakan di daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air hujan atau catchment area.
Selain akibat hujan ekstrem, kerusakan lingkungan di DAS dan daerah tangkapan ini juga memicu terjadinya banjir di Sintang.
“Yang perlu kita atasi adalah kerusakan daerah aliran sungai, kerusakan catchment area. Inilah yang juga akan kita siapkan untuk dikerjakan yaitu penanaman kembali, penanaman pohon, penghutanan kembali daerah-daerah yang berada di sekitar Sungai Kapuas maupun Sungai Melawi,” ujarnya.
Karena itulah, menutup rangkaian kunjungan kerja di Sintang, Presiden melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di salah satu daerah aliran sungai (DAS).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan lingkungan di area bekas-bekas tambang yang ada di Kalbar yang nantinya akan juga dilakukan di provinsi-provinsi lain.
“Kita tahu ini adalah bekas pertambangan emas, kira-kira tahun 90-an. Kemudian tadi kita telah menanam vegetasi pohon, baik itu buah-buahan dan spesies-spesies yang lainnya,” kata Presiden.
Baca Juga: Jokowi Sebut UMKM yang Memperkerjakan Disabilitas Harus Didukung dan Diberi Insentif
Presiden mengharapkan dengan penanaman pohon ini dapat memulihkan lingkungan di daerah tangkapan air (DTA) atau catchment area serta daerah aliran sungai (DAS), baik Sungai Kapuas maupun Sungai Melawi.
“Kita harapkan ini akan dimulai juga di tempat-tempat yang lain, sehingga perbaikan lingkungan untuk bekas tambang betul-betul bisa kita kerjakan dengan baik. Selain, kita akan juga membangun sebuah persemaian (nursery) di lingkungan Sungai Kapuas dalam rangka penanaman kembali, rehabilitasi kembali hutan-hutan kita yang rusak,” tandasnya.
Baca Juga: Jokowi: Hati-Hati Ancaman Gelombang Varian Omicron
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dalam laporan tertulisnya menyebut wilayah hulu DAS Kapuas merupakan kawasan resapan air yang harus dilestarikan karena potensi penyimpanan air tahan sebagian besar berasal dari kawasan tersebut.
“Jika kawasan ini rusak, potensi hidrologi yang besar tersebut akan hilang,” ujar Menteri LHK.
DAS Kapuas membentang dari Kabupaten Kapuas Hulu sampai ke Kota Pontianak yang melintasi sejumlah kabupaten lainnya yakni Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Landak.
Baca Juga: Selain Resmikan Dua Bendungan di Jawa Timur, Presiden Jokowi Juga Resmikan Pasar Pon di Trenggalek
Sejak tahun 2016, DAS Kapuas termasuk dalam target rencana strategis prioritas Kementerian LHK untuk dipulihkan daya dukungnya karena pertimbangan tingkat kekritisan lahan.
Selain itu, secara khusus Presiden juga telah menetapkan untuk dibangun satu unit persemaian secara luas untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Kalbar khususnya DTA Kapuas. Kapasitas bibit direncanakan untuk minimal 10 juta bibit per tahun.
“Bisa dilakukan dengan pola public-private partnerships dan inilah juga saat di mana swasta ikut secara langsung dalam tanggung jawab pemulihan lingkungan,” kata Menteri LHK. ***