MEDIA JAWA TIMUR - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra menyebut bahwa sebanyak 30 pulau terluar Indonesia belum bersertifikat lahan dari Badan Pertahanan Nasional.
Oleh karena itu, pihaknya terus mengupayakan sertifikasi terhadap pulau-pulau terluar NKRI tersebut.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan masalah ini rampung sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo habis.
Baca Juga: Soal Dugaan Pelecehan dan Perundungan Seksual, Ketua KPI: Ada Sanksi Pemecatan
"Ini harus selesai. Sudah lama negara ini batasnya bolong-bolong," tegasnya saat menghadiri sebuah acara di Batam.
Menurutnya, sertifikasi pulau terluar Indonesia menjadi penting karena sebagai penanda batas wilayah Indonesia.
"Maka dari itu jadi bagian penegasan wilayah yang harus kita negosiasikan dengan negara seberang," lanjutnya pada Kamis, 02 September 2020 dikutip dari Antara.
Baca Juga: Coki Pardede Ditangkap karena Narkoba, CEO Majelis Lucu Indonesia Sampaikan Permintaan Maaf
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari 22 pulau terluar Indonesia yang berada di wilayah Kepri, 21 di antaranya sudah tersertifikasi.
Sementara itu, satu pulau belum bersertifikat adalah Pulau Sentut yang terletak di Kabupaten Bintan.
"Yang satu itu belum karena masuk dalam kawasan hutan. Kita harus menjelaskan, mengkomunikasikan dengan KLHK untuk bisa diberikan sertifikat," jelasnya.
Terkait hal ini, pihaknya menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah sudah siap tinggal melakukan pengukuran bersama KLHK.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen menyatakan bahwa Pemprov Kepri telah banyak memberikan dukungan dalam program sertifikasi pulau terluar Indonesia.
"Kalau kita tidak pakai kapalnya Ibu Wagub, enggak akan sampai, karena aksesnya sulit. Kami bekerja sama dengan Pemda, kami berkolaborasi," kata dia.
Baca Juga: Kemenkes Sebut Indonesia Duduki Peringkat ke-6 Dunia Terkait Jumlah Orang yang Divaksin Covid-19
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung berbagai upaya sertifikasi lahan, termasuk untuk pulau-pulau terluar NKRI.
"Kan demi masyarakat kita juga, jadi apa pun kami dukung agar semuanya bisa cepat selesai," tegasnya.
***