MEDIA JAWA TIMUR - Wahid Foundation, organisasi yang didirikan oleh Presiden Indonesia keempat yaitu K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membuat rencana aksi Desa Damai.
Salah satu tujuannya adalah menguatkan peran perempuan untuk terlibat aktif di tengah masyarakat, khususnya di lingkup desa/kelurahan.
Mereka telah bekerja sama dengan UN Woman menginisiasi program Women Participation for Inclusive Society (WISE) di tiga provinsi yaitu, Jawa Barat (Bogor dan Depok), Jawa Tengah (Solo Raya), dan Jawa Timur (Malang Raya dan Sumenep).
Baca Juga: Peringati Ulang Tahun ke-34, Arema FC Buat Konser Live Virtual
Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan bahwa peran perempuan sangat dibutuhkan untuk penguatan kohesi sosial masyarakat.
Melalui program tersebut, perempuan dapat belajar leadership karena menurutnya semua orang punya hak untuk menjadi pemimpin.
"Semua orang itu punya hak dan kewajiban untuk menjadi pemimpin, minimal untuk dirinya sendiri. Syukur-syukur untuk orang banyak," katanya dalam forum Nusantara yang dihadiri Mediajawatimur.com pada 10 Agustus 2021.
Dalam upaya mewujudkan Desa Damai, Yenny mengatakan bahwa Wahid Foundation melakukan pendampingan dalam berbagai aspek.
Baca Juga: Bantah Pengacara Bambang Pamungkas, Jane Abel Sebut Pengajuan Penghapusan dari KK Sudah Sejak Mei
"Para kelompok perempuan diberikan pengetahuan, wawasan terkait perdamaian, toleransi, kesetaraan gender, dan kepemimpinan serta skill bernegosisasi dan terlibat dalam perencanaan pembangunan," katanya.
Rencana aksi Desa Damai tertuang dalam tiga buku panduan, yaitu:
1. Buku Panduan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai;
2. Buku Panduan Perlindungan Perempuan Mengakses Keadilan Bagi Desa/Kelurahan Damai;
3. Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Kasus Berbasis Gender di Desa/Kelurahan Damai.
Baca Juga: Syarat Perjalanan Penumpang Kapal PELNI di Masa PPKM, Berlaku Mulai 10 Hingga 16 Agustus 2021
Ketiga buku panduan tersebut disusun dengan melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan di tingkat nasional maupun lokal.
Turut hadir Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga dalam acara ini. Ia menyambut baik program Desa Damai.
Bintang menyebut bahwa prinsip kesetaraan juga menjadi dasar konstitusi Indonesia, dimana tidak ada kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki.
Ia juga mengatakan fakta bahwa banyak perempuan di Indonesia masih dalam kondisi rentan.
Bahkan, menurut data Komnas Perempuan dalam 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat 8 kali lipat.
"Perempuan menjadi target yang paling berisiko menjadi target kekerasan struktural, bahkan diperdaya secara seksual untuk menakhlukkan musuh," katanya.***