China akan Tuntut Pendukung Kemerdekaan Taiwan dengan Ancaman Pidana Seumur Hidup

6 November 2021, 20:30 WIB
Bendera China. China akan menuntut pendukung kemerdekaan Taiwan dengan ancaman pidana seumur hidup. /Pixabay/SW1994

MEDIA JAWA TIMUR - China akan menuntut para pendukung kemerdekaan Taiwan dengan ancaman pidana seumur hidup.

Hal tersebut diungkapkan pada Jumat, 5 November 2021 dan memicu kemarahan Taiwan pada saat ketegangan meningkat di Selat Taiwan.

Ini menjadi pertama kalinya, negara tersebut mengungkapkan mengenai hukuman yang menunggu orang-orang yang dianggap mendukung kemerdekaan Taiwan.

Baca Juga: Aturan Pernikahan untuk WNI Bersuamikan Warga Negara Malaysia

China tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendali mereka.

 

Dilansir Mediajawatimur.com dari Reuters pada 6 November 2021, Kantor Urusan Taiwan menyebut Perdana Menteri Taiwan Su Tseng-chang, Ketua Parlemen You Si-kun dan Menteri Luar Negeri Joseph Wu sebagai orang yang keras kepala pro-kemerdekaan Taiwan.

Dalam sebuah cuitan Twitter pada hari Sabtu, menteri luar negeri Taiwan, Joseph Wu, mengatakan bahwa ia telah mendapat banyak ucapan selamat setelah masuk daftar hitam.

Baca Juga: Yahoo Hentikan Layanan di China, Setelah Sebelumnya Tutup Kantor di Beijing

"Saya telah menerima banyak ucapan selamat setelah masuk daftar hitam dan sanksi, seumur hidup, oleh #PKC," tulisnya.

PKC sendiri mengacu pada Partai Komunis Tiongkok.

"Banyak yang cemburu karena tidak diakui; beberapa bertanya di mana mereka bisa melamarnya. Untuk mendapatkan kehormatan langka, saya akan terus berjuang untuk kebebasan dan demokrasi #Taiwan." lanjut Joseph Wu.

Sementara itu, Juru bicara Zhu Fenglian mengatakan bahwa China akan memberlakukan hukuman bagi mereka yang ada dalam daftar.

Baca Juga: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Dikabarkan Kehilangan 20 Kg Berat Badan, Berikut Kondisinya saat Ini

Hukuman itu berupa tidak membiarkan mereka memasuki daratan dan Daerah Administratif Khusus Hong Kong dan Makau.

Orang-orang yang masuk daftar hitam tersebut tidak akan diizinkan untuk bekerja sama dengan entitas atau orang-orang dari daratan, juga perusahaan mereka, atau entitas yang mendanai mereka, tidak akan diizinkan untuk mengambil untung dari daratan.

Dewan Urusan Daratan Taiwan menegur China, dengan mengatakan Taiwan adalah masyarakat demokratis dengan supremasi hukum dan tidak diperintah oleh Beijing.

"Kami tidak menerima intimidasi dan ancaman dari wilayah otokratis dan otoriter," kata dewan itu.

Baca Juga: Siapa Kei Komuro yang Menikah dengan Putri Mako? Dikenal Sopan dan Bekerja di Firma Hukum

"Tindakan balasan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat". katanya menambahkan.

Zhu mengatakan pesan yang ingin dikirim China kepada pendukung kemerdekaan Taiwan.

"Mereka yang melupakan leluhur mereka, mengkhianati tanah air dan memecah belah negara, tidak akan pernah berakhir dengan baik, dan akan ditolak oleh rakyat dan dihakimi oleh sejarah." katanya.

 

China percaya Presiden Taiwan Tsai Ing-wen adalah seorang separatis yang bertekad mendeklarasikan kemerdekaan formal.

Dia mengatakan Taiwan sudah menjadi negara merdeka yang disebut Republik China, nama resminya.***

Editor: Yuliana Kristianti

Sumber: Reuters

Tags

Terkini

Terpopuler