MEDIA JAWA TIMUR - Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah menyampaikan jawabannya atas pertanyaan terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia, pada Sidang Parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 23 September 2021 hari ini.
Pada sidang tersebut, rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan penting.
Hal ini bisa dipahami karena jika melihat profil negeri Sarawak seperti yang ada di laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dipindahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini diprediksikan akan memunculkan beberapa masalah.
Baca Juga: Indonesia Tamu Kehormatan TEKNOFEST 2021 di Turki Pamerkan Beragam Produk Inovasi
Terutama masalah lintas batas antara Indonesia dengan Sabah dan Sarawak yang merupakan dua negara bagian dalam Federasi Malaysia di Pulau Borneo.
Sarawak dengan ibu kota Kuching sendiri terletak di wilayah barat daya Pulau Borneo, dan merupakan negara bagian dengan wilayah terluas di Malaysia, hampir seluas Pulau Jawa.
Baca Juga: Indonesia Peroleh Penghargaan Nuklir, Menlu: Bukti Kontribusi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan
"Izinkan saya menjawab pertanyaan anggota parlemen Batang Lupar dan Sibuti menyinggung tentang manfaat dan dampak yang akan didapat diterima langsung di perbatasan Malaysia dengan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan," ujar Saifuddin seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan pada 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi dari ibu kota Indonesia yang baru untuk menggantikan Jakarta.
Pengembangan ibu kota yang baru tersebut dimulai pada 2020 dan proses relokasinya akan dilakukan pada tahun 2024.
Baca Juga: Selain Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Tak Benda, Belanda Juga Akui Gamelan Jawa
Namun karena pandemi COVID-19, rencana pembangunan harus ditunda sementara waktu hingga situasi memungkinkan.
"Bila dilaksanakan nanti, pemindahan ibu kota baru ke Kaltim mampu berkontribusi dalam percepatan ekonomi lokal, di mana Sabah dan Sarawak dapat memperoleh limpahan keuntungan, baik dari sisi arus perdagangan maupun di sektor lain seperti pariwisata," kata Saifuddin.
Perpindahan itu juga diharapkan akan membuka banyak peluang investasi Malaysia di Kalimantan Timur dengan keterlibatan para pengembang properti Malaysia untuk mengambil bagian dari proyek pembangunan ibu kota tersebut, kata dia.
Untuk menggali potensi kerja sama itu, Kementerian Perdagangan Internasional and Industri (MITI) telah menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan usulan rencana investasi komprehensif yang akan ditawarkan kepada pemerintah Indonesia.
"Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga akan membawa tantangan yang khas terutama dalam masalah lintas batas antara Malaysia dan Indonesia, termasuk penyelundupan, kejahatan lintas perbatasan dan sebagainya," katanya.
Namun pemerintah Malaysia yakin bahwa setiap masalah lintas batas yang muncul dapat diselesaikan secara efektif dan konstruktif dengan pemerintah Indonesia, kata Saifuddin.
Baca Juga: Kopi Aceh Gayo Diserbu Lebih dari Seribu Penikmat Kopi Finlandia di Tallinn Coffee Festival 2021
"Penekanan akan ditempatkan pada peningkatan kerja sama dan penguatan kerja sama keamanan dan pertahanan di daerah sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan," katanya.
Melalui pendekatan komprehensif, kata Saifuddin, pemindahan ibu kota Indonesia akan memberikan manfaat yang tinggi bagi kedua negara. ***