MEDIA JAWA TIMUR - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghimbau kepada jajaran kepala daerah supaya memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program padat karya. Hal ini bertujuan supaya tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah.
"Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara memperbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya," jelas Presiden Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Presiden pada Kamis, 15 April 2021.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana negara, Jakarta, pada Rabu, 14 April 2021 kemarin.
Baca Juga: Sebut Rizieq Shihab Terkonfirmasi Positif Covid-19 Saat Kisruh RS UMMI, Bima Arya: Informasi Valid
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mencairkan bantuan sosial bagi masyarakat.
Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat di daerah.
Kendati demikian, Presiden Jokowi mengaku bahwa ada beberapa daerah yang belum tersentuh bantuan tersebut.
Baca Juga: Pentingnya Sesuaikan Pelek Aftermarket dengan PCD Standar Mobil Demi Safety
"Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah," tegasnya.
Presiden juga menyinggung soal investasi di daerah, ia menjelaskan bahwa peningkatan investasi di daerah menjadi penting karena berpotensi dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
Selain itu, peningkatan investasi juga dapat mendorong naiknya pendapatan daerah melalui pajak.
Baca Juga: Bagaimana Islam Memandang Kewajiban Berpuasa Para Pekerja Keras?
"Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Presiden Jokowi.
"Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi," pungkasnya.
***