MEDIA JAWA TIMUR - Dalam upaya memacu ekonominya yang terdampak pandemi Covid 19, Pemerintah Taiwan berencana mengeluarkan 'kupon stimulus' lagi sebesar T$200 miliar (Rp102 triliun).
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran konsumen, sehingga perekonomian Taiwan yang bergantung pada perdagangan, bisa bergerak.
Untuk itu, Kabinet Taiwan mengumumkan dikucurkannya anggaran sebesar T$160 miliar (Rp82 triliun) untuk kupon.
Anggaran ini merupakan bagian dari paket stimulus senilai T$840 miliar (RP432,7 triliun).
Baca Juga: Syarat dan Biaya Mendapatkan Vaksinasi Berbayar di Rumah Sakit Swasta Malaysia
Dari sini, warga akan diberikan kupon setara uang tunai senilai T$5.000 (Rp2,5 juta), yang hanya dapat digunakan hingga akhir Juni tahun 2022.
Kupon ini dapat digunakan di sebagian besar toko, tetapi ada beberapa pengecualian, termasuk pembelian tembakau.
Sebagai informasi, tahun 2020 lalu Pemerintah Taiwan menghabiskan hampir T$50 miliar (Rp 25,7triliun) untuk kupon serupa.
Langkah ini dikatakan telah mendorong belanja konsumen sebesar T$100 miliar (Rp51,4 triliun).
Baca Juga: Resmi Taliban Tunjuk Mullah Hasan Akhund Pimpin Pemerintah Afganistan
"Kami menciptakan manfaat ekonomi yang sangat besar dengan cara ini tahun lalu," kata Perdana Menteri Su Tseng-chang seperti dikutip dari Antara.
"Tahun ini, kami berharap lebih baik dari tahun lalu."
"Kupon stimulus akan membawa efek stimulus yang lebih kuat dan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang," tutur Perdana Menteri Su Tseng-chang.
Baca Juga: Kopi Aceh Gayo Diserbu Lebih dari Seribu Penikmat Kopi Finlandia di Tallinn Coffee Festival 2021
Ekonomi Taiwan, bagian penting dari rantai pasokan teknologi global, diperkirakan akan tumbuh 5,88% tahun ini.
Pertumbuhan ini merupakan laju tercepat dalam lebih dari satu dekade, berkat permintaan global yang kuat untuk ekspor teknologi selama pandemi.
Langkah-langkah pencegahan dini dan efektif telah berhasil melindungi Taiwan dari pandemi terburuk, melalui pembatasan-pembatasan.
Namun pembatasan termasuk pertemuan pribadi, mulai dilonggarkan sejak Agustus 2021 lalu, setelah lonjakan kasus terjadi awal tahun ini. ***