MEDIA JAWA TIMUR - Tim Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) menemui Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2022.
Pimpinan KPU pun menyambut baik audiensi bersama PRMN dan berdialog mengenai ujaran kebencian hingga hoaks yang mudah menyebar, terutama jelang Pemilihan Umum (Pemilu).
Anggota KPU Yulianto Sudrajat menilai bahwa media arus utama serta jaringannya berkontribusii dalam mengimbangi berita yang diproduksi di media sosial demi menangkal hoaks dan konten negatif.
Yulianto menyinggung apa yang terjadi di Pemilu 2019, di mana banyak ujaran kebencian, hoaks, hingga SARA tersebar di media sosial. Konten-konten negatif tanpa verifkasi tersebut ketika itu begitu marak.
Bagaimanapun di era media sosial, siapa saja bia menyebarkan berita dengan mudah tanpa cek terlebih dahulu apakah benar.
"Saat ini siapa pun bisa memproduksi berita atau postingan dan menyebarkannya tanpa verifikasi ke semua medsos," ujar Yulianto, dikutip Mediajawatimur.com dari Pikiran-rakyat.com "Bertemu Pimpinan KPU, PRMN Tekankan Pentingnya Keikutsertaan Pemilih Muda di Pemilu 2022" pada 1 Agustus 2022.
Hal tersebut, kata dia, sulit untuk dicegah sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan media arus utama untuk menjernihkan informasi.
Baca Juga: CEO PRMN dan Promedia Agus Sulistriyono, 45 Tahun, dan Mentasnya Ribuan Pengangguran
Yulianto Sudrajat juga mengatakan bahwa gelombang informasi yang dikotori hoaks dan konten negatif merusak pikiran banyak orang, menimbulkan efek merusak yang luar biasa di dunia nyata.
"Bahkan Dewan Pers pun tidak dapat menjangkau konten-konten disinformasi atau konten menyesatkan milik perseorangan (di medsos) ini," kata Yulianto yang merupakan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.
Dalam kacamata lebih luas Yulianto melihat persoalan hoaks, konten negatif, dan berita menyesatkan berkaitan erat dengan kedaulatan komunikasi di Tanah Air.
"Efeknya bisa bermacam-macam seperti polarisasi antara masing-masing pendukung paslon sampai terjadinya disintegrasi bangsa," jelas Yulianto.
Kedaulatan komunikasi, kata Yulianto, sebuah kondisi di mana negara pun kesulitan melawan karena ruang informasi digital penuh unggahan-unggahan yang ada di media sosial.
Sementara itu, hanya undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa menjangkau, tapi itu pun masuk delik aduan.
Meskipun Kementerian Kominfo sudah men-takedown hoaks, ujaran kebencian, iau SARA, dan konten negatif setiap hari namun masih saja bermunculan.
Ia berharap media-media besar berjaringan seperti PRMN bisa mengonsolidasikan portal-portal online berbasis internet menjadi sebuah kekuatan media baru.
Baca Juga: PRMN dan KNPI Jabar Tekan Kerja Sama, Siap Tingkatkan Daya Saing Pemuda di Dunia Digital
"Untuk mengangkal pemberitaan negatif di media sosial," tegasnya.
Anggota KPU RI August Mellasz membahas generasi milenial yang merupakan salah satu pemilih dan aset terbesar dalam pemilu.
Namun, ia melihat generasi milenial saat ini lebih banyak terbuai oleh informasi di media sosial yang tidak konstruktif.
Sementara generasi milenial juga tidak hanya di Jakarta saja namun tersebar hingga pelosok daerah di Tanah Air.
"Padahal di daerah-daerah banyak potret anak muda yang selama ini tidak tercover dan mereka sangat penting untuk Pemilu 2024," kata August Mellasz.
Kepala Biro Pikiran-Rakyat.com Jakarta Aldiro Syahrian mengatakan kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk melawan konten negatif dan informasi liar di media sosial.
PRMN dengan kekuatan jaringan 700 media serta memiliki akun ratusan akun media sosial berkomitmen untuk menciptakan ruang digital yang beretika sekaligus menjernihkan informasi.
PRMN juga memiliki komitmen terhadap membangun generasi muda berwirausaha melalui jaringan media yang terverifikasi.*** (Aldiro Syahrian/Pikiran-rakyat.com)