MEDIA JAWA TIMUR - Ruas Jalan Merdeka Barat dan Merdeka Utara ditutup oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya karena ada unjuk rasa di sekitar Istana Negara.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan massa yang terdiri dari buruh dan mahasiswa tersebut dalam rangka mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Selain penutupan jalan, pengalihan arus lalu lintas yang mungkin dilakukan bersifat situasional sesuai dengan pergerakan massa di lapangan.
Baca Juga: Polisi Mulai Berlakukan Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Aturan Ganjil Genap di 13 Kawasan DKI Jakarta
"Penutupan hari ini di sekitaran patung kuda Sapta Pesona. Kemudian dari Harmoni sama dari arah Gambir ke arah istana," tutur Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, di Mapolda Metro Jaya Jakarta, dikutip Mediajawatimur.com dari PMJ News.
Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan ribuan massa.
Sambodo menyebut bahwa pihaknya juga akan melakukan pengalihan arus bus Transjakarta di sekitar kawasan Istana Negara jika nantinya massa semakin membludak.
Baca Juga: Antisipasi Unjuk Rasa di Istana Negara Siang Hari Ini, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas
"Bus Transjakarta tetap akan dialihkan," terangnya.
Dalam aksi ini, Polda Metro Jaya telah menyiapkan 1.955 personil untuk mengamankan sekitar Instana Negara.
Ribuan personil gabungan dikerahkan dan berjaga di titik-titik dekat Istana, seperti Patung Kuda dan depan Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat.
Menurut Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto, selain ribuan personil gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi, polisi juga menyiapkan pengamanan dengan kawat berduri.
Baca Juga: Bahas Generasi Muda, Cinta Laura: Kalau Tidak Bersuara, Kita Menormalisasikan Hal yang Tidak Benar
"Ada 1.955 personil gabungan TNI-Polri serta Pemerintah Provinsi. Juga ada bantuan pengamanan dari kawat berduri," ujarnya.
Untuk diketahui, dalam aksi unjuk rasa ini, para demonstran menyampaikan pendapat mengenai dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.
Mereka menuntut kesejahteraan dan persoalan masyarakat yang belum berhasil dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf dalam dua tahun ini.
Salah satu tuntutannya adalah menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja berserta aturan turunannya.
Baca Juga: Pesan Mendikbudristek, Nadiem Makarim di Hari Sumpah Pemuda
Mereka juga menuntut untuk menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga.
Massa aksi berharap agar pemerintah dapat memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi kotor batubara.***