MEDIA JAWA TIMUR - Munculnya klaster baru pada pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) di sejumlah daerah seperti di Jawa Tengah, membuat Pemerintah Daerah setempat mengambil keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar di sekolah.
Hal ini menjadi sorotan Komisi X DPR RI yang menegaskan bahwa kejadian ini penting untuk disikapi bukan dengan menunda PTM.
Tapi adalah bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan supaya tidak muncul klaster baru.
Baca Juga: Wali Kota Madiun Mengajar Siswa SD dan SMP dengan Tema PTM dan Kenormalan Baru
Hal ini disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis 23 September 2021 hari ini.
Pada kesempatan ini, Syaiful Huda Kemendikbudristek bersama pemerintah daerah melakukan mitigasi pelaksanaan PTM yang telah dilakukan di sejumlah daerah.
Hal ini menyikapi sejumlah klaster Covid-19 yang mengakibatkan ribuan pelajar terjangkit Covid-19 di sejumlah sekolah karena dijalankannya PTM.
Baca Juga: Pemkot Madiun Targetkan PTM SMP Sudah Bisa Dilakukan Akhir September 2021
“Pada momentum ini, sekali lagi Komisi X pada posisi PTM harus terus jalan,” ucap Huda seperti dilansir dari laman resmi DPR RI.
"Terjadinya klaster baru di sekolah, secara objektif harus dinilai bahwa itu angka presentasi yang sangat kecil dibanding dengan hampir 50 juta anak didik kita yang sebagian telah melaksanakan PTM."
Sebelumnya, Huda mengungkapkan bahwa masyarakat dan media menanyakan menyangkut soal klaster baru ketika pelaksanaan PTM.
Terutama pasca-terjadinya klaster Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah.
Baca Juga: Jelang PTM di Surabaya, Walikota Eri Cahyadi Kukuhkan 457 Tim Siswa Satgas Sekolah
Dia berharap publik dapat memahami bahwa salah satu jalan yang terbaik dalam rangka mengurangi learning lost adalah dengan diselenggarakannya PTM.
“Ketika ada klaster sekolah yang jumlahnya sekitar 1.200 (orang) kurang lebih, itu angka persentase yang kecil dibanding dengan ketika ada tingkat penularan dengan 360 ribu anak-anak, itu di luar pelaksanaan PTM,” lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain itu, Huda berharap media memberikan mampu menyajikan pemberitaan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya PTM dilaksanakan.
Sedang Pemda dan Kemendikbudristek dapat melakukan langkah-langkah perbaikan dalam PTM.
“Namun semangatnya bukan untuk menunda PTM, semangatnya adalah untuk melakukan perbaikan dari yang sudah terjadi klaster,” tutupnya. ***