Network
“Padahal pabrik gula tersebut telah melakukan perluasan, dan mempunyai teknologi yang jauh lebih canggih dan terpadu," kata Dwiatmoko Setiono.
"Selain itu, pabrik gula yang izinnya sebelum bulan Mei tahun 2016 menurut keterangan yang kami himpun, tidak bisa memproses gula tebu, sehingga swasembada gula di Indonesia tidak mungkin terjadi, dan ini tidak sesuai dengan amanah UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunaan.”
Baca Juga: Masuki Panen Raya, Khofifah Siapkan Langkah untuk Pastikan Beras Terserap Baik dan Tidak Jatuh Harga
Ditambahkannya, jumlah lokasi pabrik gula rafinasi yang ada sebanyak tujuh pabrik di Provinsi Banten, satu di Makassar, satu di Jawa Tengah, 1 di Lampung, dan 1 di Sumatera Utara, untuk penyebaran gula rafinasi sebagai bahan baku untuk pabrik makanan dan minuman tidak efektif, tidak efisien, karena meningkatkan biaya dan waktu, untuk industri yang jauh dari lokasi tersebut, seperti di Jawa Timur.
“Sedangkan ada 2 pabrik gula yang izinnya setelah bulan Mei tahun 2016 dan berlokasi di Jawa Timur, yang berdampak terhadap peraturan tersebut. Maka pabrikan makanan dan minuman, UKM, IKM khususnya di Jatim sangat dirugikan,” jelas Dwiatmoko Setiono.
Itulah kenapa, pada closing statement di akhir webinar, Muhammad Zaki kembali mengatakan, Pemerintah harus arif dan bijaksana dan segera mencabut Permenperin Nomor 3 Tahun 2021 karena menjadi pemicu kegaduhan pasokan gula rafinasi di Jawa Timur.
Baca Juga: Khofifah Puji Shuttlecock Buatan Lamongan Ini Karena Berani Pasang Merek
“Tentu kita tidak bisa berbuat apapun, kecuali mengetuk hati Pemerintah karena ada keberpihakan di sini… ada kartel yang dilegalisasi… dan pasti tidak akan ada keberpihakan terhadap industri kecil, UKM, dan lain sebagainya,” tegas Muhammad Zaki sambil berharap Pemerintah mengembalikan kuota gula rafinasi untuk Jawa Timur menjelang puasa dan lebaran ini. ***
